 | MASSA-Jepang | Dec 9, 2006 |
Masyarakat Anti Korupsi dan Peduli Bangsa di Jepang adalah organisasi independen dan terbuka yang dideklarasikan pada tanggal 9 Desember 2006, bertepatan dengan peringatan hari anti korupsi internasional, oleh pelajar dan masyarakat Indonesia di Jepang. Bagi siapa saja yang ingin berbagi informasi atau berkomunikasi dengan kami, silahkan kirimkan e-mail anda ke: massa_jepang@yahoo.com Selasa, 27/11/2007 15:52
Apresiasi Kualitas Layanan Publik KBRI Jepang
Pengirim: Harus Laksana Guntur
Dari hasil pengamatan kami beberapa bulan terakhir ini ada kemajuan yang patut kita apresiasi dari kualitas pelayanan publik (Bagian Imigrasi dan Konsuler) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo. Hal ini juga dikonfrmasi oleh rekan-rekan pelajar dan peneliti di Jepang yang berurusan dengan pelayanan konsuler dan keimigrasian KBRI Tokyo dalam satu-dua bulan terakhir ini.
Tahun kemarin kami sering mengkritik KBRI atas pelayanannya publiknya yang memble, sangar, dan tidak simpatik. Sekarang sudah menunjukkan hasil dan perubahan yang patut diacungi jempol. Kalau dulu, masuk ke sana seperti masuk ke sarang mafia. Sekarang alhamdulillah benar-benar beda.
Tidak ada pelayanan sambil merokok atau cuek-cuekan. Petugasnya cukup ramah dan responsif. MASSA-J sedang mempertimbangkan untuk memberikan EIYU Award kepada Dubes RI untuk Jepang Jusuf Anwar dalam waktu dekat atas prestasi ini.
Mudah-mudahan prestasi KBRI Tokyo ini bisa ditiru oleh saudara-saudara kita di tanah air. Terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik.
Hormat kami,
Harus Laksana Guntur
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi dan Peduli Bangsa di Jepang [2006-2008] Sumber:http://suarapembaca.detik.com/index.php/home.read/tahun/2007/bulan/11/tgl/27/time/155233/idnews/858301/idkanal/283
Jumat (16/11/2007) MASSA-J telah melakukan wawancara singkat dengan Sdr.Farhan Helmy, peneliti di Tokyo Institute of Technology yang juga salah seorang penggagas pernyataan sikap Alumni Jepang terkait pemilihan ketua umum IA-ITB 2007-2012 dan harapan-harapan alumni ITB di Jepang pada perbaikan kondisi di tanah air. Hiruk-pikuk pemilhan Ketua ini ditengarai ramai karena munculnya calon-callon seperti Hatta Rajasa, Menteri Sekretaris Negara, dan para calon professional lainnya yang sudah mumpuni dibidangnya seperti Betty Alysahbana, Presiden Direktur IBM Indonesia. “Dalam menyikapi Pemilihan Ketua Umum IA-ITB 2007-2012, Alumni ITB Jepang mengajak mengkonsolidasikan para profesional, ilmuwan, dan para praktisi kompeten yang terpinggirkan selama ini untuk secara bersama-sama menyelesaikan persoalan riil di masyarakat yang selama ini terabaikan oleh otoritas pemegang kebijakan”, tegas Farhan Helmy, dalam wawancaranya dengan relawan MASSA-Jepang. Masih menurut Farhan Helmy, “Alumni ITB Jepang telah menyampaikan pernyatan sikap kepada IA-ITB dan para Kandidat Ketua Umum untuk berperan lebih besar lagi dan tidak mengedepankan kepentingan kelompok sesaat. Keluarga IA-ITB harus menjadi pelopor dalam memperbaiki keadaan. Mengedepankan nilai-nilai kejujujuran, keberanian mengambil tindakan, dan tentunya sikap tegas terhadap berbagai perilaku menyimpang yang saat ini melanda berbagai kalangan di Republik tercinta ini”. Farhan Helmy juga mengatakan kepada MASSA-J bahwa pernyataan sikap ini ditandatangani oleh sekitar 27 orang para Alumni ITB di Jepang dari berbagai latar belakang profesi dan tersebar di berbagai institusi penelitian dan lembaga international. Selain itu para penandatantangan ini mengajak semua alumni ITB tetap mempertahankan tradisi kepemimpinan, kepeloporan, profesionalisme, independensi, pluralisme dan keberpihakan kepada publik yang sudah menjadi ciri khas ITB selama ini dan tidak terjebak kepada kepentingan kelompok sesaat. Diakhir wawancaranya, Farhan Helmy mengajak kawan2 agar momentum seperti "Pemilihan Ketua Ikatan Alumni”, organisasi profesi, atau paguyuban lainnya dipakai sebagai ajang untuk mempertukarkan gagasan dan networking agar Indonesia cepat pulih dari keterpurukan. ‘Orang di tanah air ribut soal banyaknya Universitas besardi Indonesia yang tidak masuk World Class University. Tapi jangan dilupakan di 20 Universitas rangking pertama dunia tahun 2007 itu, pasti ada orang Indonesianya. Dari yang mahasiswa, tenaga akademik bahkan Professornya, seperti yang ada di Jepang ini”**** 06/11/2007 23:28 WIB
Anggota DPRD Riau Pelesir ke Jepang Akan Dapat Ganko Award
Arfi Bambani Amri - detikcom
Jakarta - Penghargaan 'keras kepala' atau dalam bahasa Jepang disebut Ganko Award akan dianugerahkan pada 15 anggota DPRD Riau yang pelesir ke Jepang. Tentunya jika mereka terbukti keluyuran menghabiskan uang rakyat.
"Ganko award sudah kami persiapkan untuk anggota DPRD Riau yang nekad keluyuran ke Jepang tanpa alasan yang rasional dan bisa diterima oleh rakyat," ungkap Koordinator Masyarakat Anti Korupsi dan Peduli Bangsa di Jepang (Massa-Jepang), Harus Laksana Guntur, secara tertulis ke redaksi detikcom, Selasa (6/11/2007).
Dalam bahasa Jepang, Ganko berarti keras kepala, tidak mau mendengarkan orang lain atau tidak tahu malu. Nah, 15 anggota DPRD Riau yang gagal menjelaskan relevansi kunjungan ke Jepang, siap-siap saja dianugerahkan penghargaan memalukan ini.
Massa-Jepang sudah menyiapkan jaringannya untuk menyambut rombongan DPRD Riau itu. Mereka akan diajak berdialog sebagai media klarifikasi tujuan kedatangan ke negeri Matahari Terbit itu.
"Jika mereka menolak atau tidak bisa menjelaskan secara rasional signifikansi kedatangannya kesini, maka tidak ada kata lain selain Ganko award buat mereka," tegas Harus Laksana Guntur yang juga seorang Assistant Professor di Tokyo Institute of Technology, Jepang, itu.
15 Anggota DPRD Riau itu akan bertolak ke tiga negara pada Kamis 8 November 2007. Keberangkatan mereka menelan biaya Rp 1,6 miliar. Mereka diberi uang saku Rp 25 juta masing-masing untuk dihabiskan selama 5 hari untuk setiap negara yang dikunjungi.
Ke-15 anggota dewan ini akan dibagi dalam tiga rombongan. Tujuan studi banding rombongan pertama ke Jeddah, Arab Saudi. Rombongan kedua ke Tokyo, Jepang, dan rombongan ketiga ke Roma, Italia.
(aba/aba)
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/11/tgl/06/time/232822/idnews/849327/idkanal/10 Selasa (6/11/2007) Ganko award sudah kami persiapkan untuk anggota DPRD Riau yang nekad keluyuran ke Jepang tanpa alasan yang rasional dan bisa diterima oleh rakyat. Kecuali mereka bisa menjelaskan kepada kami, signifikansi dan urgensi dari kedatangan mereka. Kami, Masyarakat Anti Korupsi dan Peduli Bangsa di Jepang (MASSA-Jepang) akan mencoba mengontak dan mencari tau keberadaan mereka setibanya di Tokyo-Jepang melalui jaringan kami. Dan akan mengajak mereka berdialog sebagai media klarifikasi seputar tujuan kedatangan mereka. Jika mereka menolak atau tidak bisa menjelaskan secara rasional signifikansi kedatangannya kesini, maka tidak ada kata lain selain Ganko award buat mereka. Kami bukannya anti terhadap kunjungan ke LN yang belakangan marak dilakukan oleh pejabat RI maupun anggota DPR/DPRD. Bahkan kami mendukung kunjungan ke LN yang memang punya signifikansi terhadap pembangunan negeri kita. Dan untuk itu, kami juga sudah menyiapkan awardnya. Sebagai bagian dari knowledge society, kami merasa bertanggunjawab untuk mengawal proses pembelajaran demokrasi di tanah air.Demokrasi yang bertanggunjawab, rasional dan bermoral.  Sabtu(3/11/2007 ), Hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang saat ini lemah d an rapuh. Demikian kesimpulan dari d iskusi menyambut momentum 50tahun hubungan diplomatik RI-Jepang pada 2008 yang diadakan oleh Masyarakat Anti Korupsi dan Peduli Bangsa-Jepang ( MASSA-J). Dalam kurun 20tahun terakhir ini, jumlah investasi Jepang di Indonesia bahkan telah mencapai titik terendah dalam sejarah hubungan kedua negara. Sekitar 10% dari investasi Jepang di Indonesia pada 2 dekade yang lalu, yang mencapai 4 miliar dolar AS. Perusahaan Jepang banyak yang beralih ke Cina, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Sementara jumlah investasi perusahaan Indonesia di Jepang hanya 8 juta dolar AS. Paling kecil dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Hasil survey JETRO, misalnya, menunjukan alasan perusahaan Jepang enggan berinvestasi di Indonesia karena banyak faktor. Diantaranya adalah kestabilan politik dan keamanan, kepastian hukum, banyak unjuk rasa buruh, infrastruktur, pajak dan k orupsi.  Rendahnya pemahaman kita akan budaya dan bahasa Jepang, juga menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, tidak adanya pejabat selevel menteri dari lulusan Jepang, dianggap juga sebagai penyebab keengganan Jepang untuk memperkuat hubungannya dengan Indonesia. Diskusi yang dipandu langsung oleh koordinator MASSA-J, Harus Laksana Guntur ini berjalan dengan hangat dan gayeng.
Dalam diskusi yang diadakan di kampus Tokyo Institute of Technology, dengan tema " Kerjasama Ekonomi Indonesia Jepang:Momentum 50th Hubungan Diplomatik Indonesia-Jepang 2008" itu, hadir sebagai nara sumber, Richard Susilo,MBA yang sekaligus adalah koordinator Japan-Indonesia Economy Forum (JIEF). Diskusi dihadiri oleh penggiat organisasi, profesional, praktisi, peneliti dan pelajar Indonesia di Jepang.
Pada akhir diskusi, peserta diskusi bersepakat dan merekomendasikan beberapa hal krusial dan mendasar yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah untuk menigkatakan hubungan dan kerjasama eknomi dengan Jepang. Diaantaranya adalah menciptakan kestabilan politik dan keamanan, kepastian hukum, meminimalisir unjuk rasa buruh, memperbaiki infrastruktur dan memberantas korupsi.
Agenda OP MASSA-J kedepan adalah membahas tentang kebebasan pers dan perannya dalam proses demokratisasi di tanah air, dengan nara sumber Abdi "Abel" Purnomo, praktisi pers dan aktifis Asosiasi Jurnalis Independen Indonesia. Detail tempat dan waktu akan diinformasikan segera.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Teman-teman PPI-Jepang, Agenda Ocha Parliament untuk bulan ini adalah sebagai berikut :
Tema : Kerjasama Ekonomi Indonesia-Jepang: Momentum 50th Hubungan Diplomatik Indonesia-Jepang
Hari/tgl : Sabtu/ 3Nop2007
Jam : 13:30-16:00JST
Tempat : Tokyo Institute of Technology, Meguro, Ookayama, West-9
Ruang 626 (5min dari Ookayama Eki)
Pembicara utama : Richard Susilo,MBA. Koordinator Japan Indonesia
Economy Forum (JIEF)
Detail mengenai Richard Susilo bisa dilihat di:
http://www.indonesianewsonline.com/prangko/stamps/tokoh.htm
Pembicara kedua: Abdi Purnomo, Koresponden harian Tempo di daerah
Jawa Timur
Moderator: Dr.Harus Laksana Guntur, Koordinator umum MASSA-Jepang
Peta menuju lokasi:
http://www.titech.ac.jp/access-and-campusmap/j/access-j.html
http://www.titech.ac.jp/access-and-campusmap/j/o-okayama-campusmap-j.html
Kalau mengalami kesulitan bisa menghubungi: Harus LG di 080 6581 5009
Demikian agenda acara untuk OP tanggal 3 November. Kami mengharapkan
kontribusi dari teman-teman, karena setiap kontribusi sekecil apapun
amat berharga demi terselenggaranya praktik pemerintahan yang baik.
Terima kasih atas perhatiannya
Salam,
Iqra Anugrah
PJ Ocha Parliament Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Atas nama seluruh relawan Masyarakat Anti Korupsi dan Peduli Bangsa, Jepang [MASSA-J]
Kami ingin mengucapkan:
SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1428H
Taqobalallohu minna wa minkum, shiyamana wa shiyamakum
Minal aidin wal faidzin, Mohon maaf lahir & batin
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minggu(23/9/2007 ), Ocha-Parliament atau dalam bahasa Indonesia Parlemen Teh dibentuk dan akan digulirkan di Jepang oleh Masyarakat Anti Korupsi dan Peduli Bangsa-Jepang (MASSA-J).Ini sebagai bentuk ketidaksetujuan kami dengan high cost parliament atau parlemen berbiaya tinggi yang dipertontonkan oleh DPR RI. Salahsatunya adalah rencana renovasi gedung DPR yang menelan dana 40Miliar yang menurut kami bukanlah sesuatu yg urgent! Ocha-Parliament juga bentuk protes kami atas seringnya anggota DPR pelesir ke LN dengan tujuan yang kadang mengada-ada.
Dengan Ocha-Parliament ini, kami ingin memberikan pelajaran pada mereka, para wakil rakyat kita yang terhormat, bahwa untuk membicarakan dan menyuarakan masalah rakyat, tidak harus dengan biaya tinggi. Dan bahwasanya, menjadi wakil rakyat bukanlah untuk menghambur-hamburkan uang rakyat.Tapi, memperjuangkan masalah2 riil yang dihadapi rakyat. Kalau bisa tanpa biaya! Rencanya Ocha-Parliament akan mengadakan pertemuan berkala mendiskusikan masalah2 mendasar yang dihadapi rakyat kita dengan melibatkan seluruh komponen bangsa di Jepang. Pertemuan akan dilakukan dengan memanfaatkan ruangan2 kampus yang bisa kita pinjam dengan gratis dan cukup dengan konsumsi Teh Jepang yang harga perbotol 1.5liter-nya 180Yen, anggota Ocha-Parliament kita juga bisa melakukan apa yang anggota DPR RI lakukan. Walau secara resmi baru dibentuk dan akan digulirkan bulan depan, sebetulnya, secara substansi, Ocha-Parliament ini sudah berjalan dan mengadakan pertemuan dua kali dalam 2 bulan ini. Beberapa tema yang sudah kita angkat menjadi topik bahasan adalah Peningkatan pelayanan kesehatan publik dan mendefinisikan keberpihakan pada publik.Rencananya Ocha-Parliement ini akan terus mengadakan pertemuan2 rutin dengan melibatkan komponen bangsa di Jepang dan narsumber berkualitas serta ahli dibidangnya untuk mencarikan solusi atas masalah2 riil yang dihadapi rakyat kita.
Dan melalui berita ini, kami juga ingin mengundang rekan-rekan pelajar, profesional, birokrat, pejabat dan masyarakat Indonesia di Jepang untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi aktif dalam agenda Ocha-Parliament , MASSA-J yang rencananya akan diadakan berkala.***
Kamis(13/9/2007 ), di awal bulan suci Ramadhan 1428 ini, bangsa Indonesia kembali di uji oleh Allah dengan bencana gempa berturut-turut yang terjadi di Bengkulu, Padang dan beberapa wilayah di Sumatera yang telah merenggut korban jiwa dan harta.
Kami, Masyarakat Anti Korupsi dan Peduli Bangsa-Jepang (MASSA-J), menyatakan ikut berbelasungkawa atas apa yang menimpa masyarakat kita di Bengkulu, Padang dan beberapa wilayah di Sumatera.Mudah-mudahan, para korban dan keluarga diberi kekuatan, kesabaran dan pertolongan oleh Allah SWT. Dan dengan berbagai musibah yang menimpa kita, mudah-mudahan bangsa kita tumbuh menjadi bangsa yang kuwat, tangguh, pejuang dan besar.
Pada kesempatan ini, kami juga menghimbau semua pihak untuk melakukan segala upaya yang bisa meringankan beban korban gempa di Bengkulu dan Padang. Bersama dengan seluruh komponen masyarakat Indonesia di Jepang, kami juga akan mengupayakan segala hal yang bisa meringankan beban korban gempa di Bengkulu dan Padang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Sebagai bentuk kepedulian kami terhadap bencana tersebut, kami membuka rekening untuk tujuan penggalangan dana.Bagi yang ingin memberikan bantuan, bisa disalurkan ke rekening kami, bendahara MASSA-J untuk korban gempa Bengkulu dan Padang
Atas nama : Ali Agus Mudjib (アリ アグス ムジブ）
No rek : 245 6733 611
Bank : Sumitomo Bank/SMBC
Cabang : Maruno uci
Jenis rekening : Futsuyokin Dana yang sudah terkumpul sampai saat ini adalah: ￥49.250
Mohon konfirmasi pengiriman dana dengan cara mengirim email ke :
massa_jepang@yahoo.com
harus_lg@yahoo.com
Dana yang sudah terkumpul akan disalurkan kepada yang berhak menerima dan dilaporkan secara transparan di website kami
Tokyo, 13 September 2007
Koordinator umum MASSA-J
Harus Laksana Guntur
 Minggu(9/9/2007), Ocha-parliament(お茶議会), Masyarakat Anti Korupsi dan Peduli Bangsa-Jepang (MASSA-J) kali ini mengangkat tema "Peningkatan kwalitas pelayanan kesehatan publik" bertempat di Yokohama, Jepang. Hadir sebagai narasumber, dr.Yuditiya Purwosunu, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang sedang melakukan penelitian di Universitas Sowa, Jepang. Dalam diskusi yang dihadiri oleh pelajar, profesional dan aktifis organisasi di Jepang ini, ada beberapa masalah yang patut menjadi perhatian kita bersama sebagai upaya meningkatkan kwalitas pelayanan kesehatan di tanah air. Omset bisnis obat di Indonesia yang mencapai Rp. 14-20 triliun saat ini masih dimonopoli oleh Kartel. Hal ini yang menyebabkan mahalnya harga obat di Indonesia. Kelompok kecil inilah sampai saat ini yang mengendalikan harga obat di tanah air. Padahal, logika bisnisnya, semakin tinggi jumlah pasien/konsumen, seharusnya semakin murah harga obat.Tapi, hal ini tidak terjadi di Indonesia.
Kartelisasi atau monopoli bisnis obat di Indonesia yang menjadi salah satu faktor penentu mahalnya harga obat harus segera dibongkar. Leadership dari pemerintah sebagai regulator sangat diharapkan mampu melakukan terobosan-terobosan dalam masalah monopoli bisnis obat-obatan dan kwalitas pelayana kesehatan ini. 
Selain itu, harus ada yang berani mengambil inisiatif membentuk organisasi profesi tandingan selain IDI sehingga proses check and balance bisa terjadi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah harus ada peningkatan kwalitas infrastruktur puskesmas serta segera dibentuk dewan pengawas pelayanan kesehatan masyarakat yang diisi oleh masyarakat itu sendiri sebagai konsumen. Pada akhir diskusi yang dipandu oleh Kadarsah, koordinator bidang data dan informasi MASSA-J, semua bersepakat bahwa Indonesia harus memiliki definisi yang jelas akan state welfare (kesejahteraan bangsa) dan pelayanan kesehatan publik harus dijadikan portofolio politik didalam program pemerintah! ***  Minggu(2/9/2007), Ocha-parliament(お茶議会), Masyarakat Anti Korupsi dan Peduli Bangsa-Jepang (MASSA-J) kali ini mengangkat tema "Mendefinisikan Keberpihakan pada Publik" bertempat di Tokyo, Jepang. Hadir sebagai pembicara utama, M.Farhan Helmy, Chairperson Indonesian Policy Dialog Forum (IPDF, www.ipdf.org) sekaligus aktifis Digital Anarchist (digitalanarchist.wordpress.com), dan pembicara pembanding, M.Kustiawan, mahasiswa pascasarjana di Jurusan Politik, Universitas Kokushikan, Jepang dan dr.Yuditiya Purwosunu, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang sedang melakukan penelitian di Universitas Sowa, Jepang. Dalam dialog yang dipandu oleh Dr.Harus Laksana Guntur, koordinator umum MASSA-J ini, ada beberapa hal penting yang patut menjadi perhatian kita bersama. Penyelesaian persoalan publik saat ini harus didefinisikan ulang karena sudah mengalami pergerseran makna menjadi persoalan tokoh nasional dan kelompok kepentingan seperti partai dan ormas. Masyarakat yang terkena dampak langsung telah terpinggirkan kepentingannya. Proses mediasi kepentingan yang adil dan berimbang perlu dilakukan. Harus ada intermediator independen yang bisa menjembatani dialog antara penyelengara negara, kelompok kepentingan dengan publik dalam arti yang sebenarnya. Bahwa sesungguhnya, permasalahan publik ini adalah masalah-masalah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. Seperti kasus Lapindo, kasus korupsi di Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Kasus Kavling Gate di Jawa Barat dan berbagai kasus publik lainnya.
Sampai saat ini, apa yang terjadi adalah masalah publik telah digeser menjadi masalah diantara para elit dan tokoh nasional. Sehingga ketika diantara para tokoh nasional atau elit sudah melakukan islah, maka masalah publik dianggap telah selesai. Para pembicara dan peserta diskusi sependapat untuk memperkuat dukungan terhadap pemerintah dalam menyelesaikan persoalan dan keberpihakan terhadap kepentingan publik. Dialog berlangsung cukup hangat mulai dari jam 14:00 s/d 16:30 waktu setempat. Dalam dialog yang dihadiri oleh pelajar, profesional dan aktifis organisasi di Jepang ini, juga dibahas berbagai agenda kedepan untuk mendialogkan berbagai kebijakan publik sekaligus juga memperluas dialog dengan berbagai komunitas Indonesia lainnnya yang berada di berbagai negara. Berkembangnya Consumer Generated Media (CGM), seperti blog, radio/teve online juga menjadi sorotan dalam dialog ini, khususnya dalam menjembatani kesenjangan informasi dan pemahaman esensi persoalan publik yang luput dari perhatian berbagai media masa saat ini. Peserta diskusi mengusulkan untuk mengkonsolidasikan pengembangan dan jejaring CGM untuk merespon berbagai persoalan publik yang hangat di tanah air. *** |  | Piagam MASSA-J yang diserahkan kepada Mensesneg Hatta Rajasa pada acara Temu Masyarakat Indonesia dengan Mensesneg Hatta Rajasa di KBRI, Tokyo. |
30/08/2007 11:06 WIB
Kado untuk Mensesneg dari Jepang
Arifin Asydhad - detikcom Jakarta - Mensesneg Hatta Rajasa mendapat kado saat berkunjung ke Jepang, Selasa (28/8/2007) lalu. Masyarakat Anti Korupsi dan Peduli Bangsa-Jepang (MASSA-J) memberikan kado berupa tuntutan penyelesaian atas beberapa masalah di Indonesia kepada Hatta.
Kado ini diberikan MASSA-J dalam temu masyarakat Indonesia dengan Hatta di KBRI Tokyo Selasa lalu, pukul 19.00 - 22.00 waktu setempat. Kado ini diberikan kepada Mensesneg untuk dimintakan agar diserahkan kepada Presiden SBY. Acara temu masyarakat itu dipimpin langsung Dubes RI untuk Jepang, Jusuf Anwar.
Menurut Harus Laksana Guntur, Koordinator MASSA-J dalam e-mailnya kepada redaksi detikcom, Kamis (30/8/2007), dengan tidak mengabaikan masalah-masalah mendasar lainnya, MASSA-J mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah agar segera memperhatikan beberapa hal mendasar.
Antara lain, penuntasan kasus BLBI dan Soeharto dalam koridor hukum yang berlaku dan berkeadilan, keberpihakan perekonomian pada rakyat kecil, pemberantasan KKN secara tegas dan tidak tebang pilih, reformasi birokrasi dan pelayanan publik, proteksi sektor ekonomi/usaha yang berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat banyak dan rahasia negara , serta penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, termasuk did alamnya kasus Munir yang menjadi perhatian internasional.
Menurut Harus, atas pemberian kado ini, Hatta Rajasa menyatakan kesediaannya untuk menyampaikan amanah ini kepada Presiden.
Temu masyarakat dengan Mensesneg di KBRI-Tokyo ini diakhiri dengan nonton barenag pemutaran film Indonesia Vision 2030 dan bagi2 buku Indonesia Vision 2030 kepada para perwakilan ormas dan Perkumpulan Pelajar Indonesia (PPI). (asy/asy) http://www.detiknews.com/indexfr.php?url=http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/08/tgl/30/time/110620/idnews/823657/idkanal/10   Tokyo( 28/08/2007), dalam temu masyarakat Indonesia dengan Mensesneg, Hatta Rajasa di KBRI-Tokyo jam 19:00 s/d 22:00 waktu Tokyo atau (17:00 s/d 20:00 WIB) , Masyarakat Anti Korupsi dan Peduli Bangsa-Jepang ( MASSA-J) memberikan kado istimewa kepada mensesneg untuk disampaikan kepada Presiden, Susilo Bambang Yudoyono. Kado istimewa berupa tuntutan penyelesaian atas beberapa masalah mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dituangkan dalam piagam. Piagam ini diserahkan secara langsung oleh koordinator umum MASSA-J, Dr.Harus Laksana Guntur kepada mensesneg, Hatta Rajasa pada sesi diskusi yang dipandu oleh Dubes RI untuk Jepang, Yusuf Anwar. Dengan tidak ada maksud mengabaikan masalah2 mendasar lainnya, seperti kasus lumpur lapindo, anggaran pendidikan yang belum sesuai dengan ketentuan UUD, MASSA-J mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah agar segera memperhatikan beberapa hal mendasar, seperti: Penuntasan kasus BLBI dan Suharto dalam koridor hukum yang berlaku dan berkeadilan, Keberpihakan perekonomian pada rakyat kecil, Pemberantasan KKN secara tegas dan tidak tebang pilih, Reformasi birokrasi dan pelayanan publik, Proteksi sektor ekonomi/usaha yang berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat banyak dan rahasia negara , serta Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, termasuk didalamnya kasus Munir yang menjadi perhatian internasional.
Hatta Rajasa menyatakan kesediaannya untuk menyampaikan amanah ini kepada Presiden. Dan kami berharap, dengan dimuatnya isi tuntutan kami ini, masyarakat luas ikut terlibat memantau apakah pemerintah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan poin2 tuntutan diatas.
Dalam pemaparannya yang lebih banyak menonjolkan sisi manis Indonesia, Hatta Rajasa , diawal pidatonya mengatakan bahwa bangsa kita saat ini sedang mengalami sindrom senang menyakiti diri sendiri, senang menjelek-jelekkan bangsa sendiri. Padahal, pertumbuhan ekonomi saat ini sudah menunjukkan angka positif yang signifikan sekitar 6% dari yang tadinya minus di masa-masa awal krisis, cadangan devisa kita juga meningkat terus, APBN mengalami peningkatan dari 300trilyun menjadi 800trilyun saat ini.
Hatta Rajasa juga menceritakan tentang perkembangan demokrasi di tanah air yang begitu dahsyat dan kompleks dibandingkan negara manapun dan mendapat banyak pujian dari banyak negara. Dibukanya peluang bagi mereka yang diluar partai untuk tampil menjadi bupati,walikota dan gubernur juga dinilainya sebagai perkembangan demokrasi yang sangat signifikan bagi Indonesia kedepan. Sehingga diharapkan, Indonesia akan menjadi negara yang unggul karena berhasil memilih orang2 yang unggul.
Beliau juga meminta agar kita, knowledge society, mendorong terjadinya perubahan dan dinamisasi di tanah air. Karena sebuah knowledge society yang tidak bisa melakukan perubahan adalah masyarakat yang mati.
********
Himbauan untuk mengheningkan cipta oleh MASSA Jepang. Memaknai Proklamasi: Kami komunitas masyarakat Indonesia yang tergabung dalam MASSA Jepang menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di Jepang untuk bersama-sama mengheningkan cipta selama 60 detik, pada tanggal 17 Agustus 2007 jam 10.00 WIB. Kompleksnya permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia terutama dalam satu dekade ini menimbulkan keprihatinan atas masa depan bangsa Indonesia. Untuk itu teks Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 menjadi sumber inspirasi untuk mengajak elemen masyarakat Indonesia merenungkan paling tidak tiga hal berikut pada saat mengheningkan cipta yaitu : 1. Kami bangsa Indonesia ….., Apa definisi bangsa Indonesia?; Siapa yang menjadi anggota dari bangsa Indonesia? Apakah hanya anak bangsa tertentu saja yang layak mengklaimnya? Apakah hanya suku tertentu saja yang berhak memimpin bangsa?; 2. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya…; Apa arti kemerdekaan? Merdeka dari apa dan dari siapa? Apakah merdeka berarti bebas berbuat apa saja atau justru merdeka berarti suatu tanggung jawab terhadap anak bangsa; Apakah merdeka berarti bebas dari kewajiban apapun? 3. Hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan …; Apa arti pemindahan kekuasaan?; Berkuasa atas siapa dan berkuasa untuk apa?; Apakah berkuasa itu milik sekelompok anak bangsa, golongan atau agama?; Apakah kekuasan berarti sewenang-wenang menindas anak bangsa? Seraya mengingat bahwa peringatan proklamasi adalah ritual bangsa, titik nol untuk menghitung Negara yang bernama Indonesia. Negara yang lahir dari pengalihan kekuasaan bukan penyerahan atau pemberian. Didapat dengan perjuangan bukan diberikan begitu saja. Dipertahankan dari upaya pengambilan kembali oleh penjajah. Dipertahankan dari upaya penghilangannya oleh anak bangsa sendiri. Tetapi juga Negara yang mempunyai catatan kelam yang dirusak oleh anak bangsa sendiri, dimanipulasi untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Momentum proklamasi kali ini menjadi kesempatan untuk merenungkan; Penggunaan kekuasaan untuk apa? Berdaulat untuk apa? Kita telah melupakan bahwa mengisi kemerdekaan berarti bekerja keras untuk mencapai tujuan nasional masyarakat Indonesia yang sejahtera. Maka pada hari ini, 17 Agustus 2007, jam 10.00 WIB, kami elemen masyarakat Indonesia termasuk segenap pelajar/mahasiswa Indonesia yang berada jauh dari tanah air, di suatu negeri yang dalam catatan sejarah pernah membelenggu aspirasi kemerdekaan kita, melakukan hening cipta mengenang jasa para pahlawan, mengenang semua hal yang terjadi sepanjang kurun waktu berdirinya Negara Indonesia. Mengenang perjuangan anak bangsa untuk mengisi kemerdekaan dan berupaya mencapai tujuan nasional. Tahun ke-62 kemerdekaan yang masih diwarnai dengan banyaknya darah dan airmata anak negeri yang tertumpah bukan di tangan penjajah tetapi ditangan saudara sendiri. Melalui keheningan ini, kita mencoba untuk mengosongkan diri kembali ke titik nol, menetralkan ambisi pribadi, golongan dan kelompok. Sembari berdoa agar dapat diberi kekuatan oleh Yang Maha Kuasa, untuk bekerja mengisi kemerdekaan dengan harapan akan hari depan Indonesia yang lebih baik, yang memperjuangkan kepentingan semua anak bangsa tanpa ada yang tertinggal, ditinggal atau dibikin meninggal. Merdeka berarti bekerja untuk diri sendiri bukan untuk penjajah. Bekerja untuk anak bangsa, untuk masa depan Indonesia.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-62. MASSA Jepang Setelah PPI Belanda mengekspos kunjungan anggota DPRD Jatim ke Belanda yang hanya memboroskan keuangan negara, kini giliran MASSA Jepang beraksi mengkritisi kunjungan sejenis di Jepang. MASSA Jepang, yang dideklarasikan bulan Desember 2006 lalu oleh masyarakat Indonesia dan PPI Jepang, kali ini sepakat mengusung EIYU & GANKO Award sebagai sikap moral dalam mengkritisi para Pejabat Negara yang berkunjung ke Jepang dengan biaya negara. Dalam siaran persnya yang disampaikan kepada detikcom, Jumat 10 Agustus 2007 yang lalu, Koordinator Bidang Data dan Informasi MASSA-J, Bung Kadarsah menyatakan bahwa setiap pejabat Indonesia yang berkunjung ke Jepang atas biaya negara layak untuk dianugerahi EIYU award bila kunjungannya bermakna bagi kepentingan publik dan GANKO award untuk pejabat yang kunjungannnya hanya sekedar menghabiskan uang negara. Bak cerita legenda maka sepulangnnya dari misi memperjuangkan kepentingan rakyat di Jepang, para pejabat akan memperoleh cindera mata berupa julukan sang pahlawan (EIYU) atau sebaliknya menjadi si keras kepala yang tidak sensitif kepada rakyatnya karena telah memanipulasi kepercayaan rakyat hanya untuk plesiran (GANKO). Terobosan ide "EIYU & GANKO Award" ini merupakan gagasan segar yang mengandung unsur pembelajaran khas Jepang, negara tempat dimana menjadi basis aktivitas MASSA. Filosofi penghargaan ini adalah para pemimpin/pengelola Negara selaku figur publik harus mempunyai sentifitas dalam menjalankan tindakan yang mengatasnamakan publik, dan selalu siap mempertanggungjawabkannya kepada publik. Pengenalan budaya malu dan pertanggungjawaban langsung ala Jepang tampaknya menjadi unsur khas yang membedakan penghargaan ini dari sejenisnya. Menyimak penjelasan yang disampaikan dalam siaran pers tersebut, tampaknya prosedur pemberian penghargaan ini masih dalam proses penggodokan sehingga belum diketahui apa dan bagaimana kriteria untuk mendapatkannya. Prosedur dan kriteria pemberian penghargaan akan menjadi poin penting yang harus dicermati oleh MASSA. Penilaian langsung terhadap kunjungan pejabat tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Tak mudah untuk memberikan stempel baik atau buruk terhadap pejabat hanya karena misalnya yang bersangkutan kedapatan mengunjungi Akihabara dan membeli cindera mata khas Jepang untuk puteranya tercinta. Proses penilaian perlu melalui suatu standar baku yang memenuhi unsur-unsur pembelajaran, prinsip-prinsip pengawasan serta tidak melanggar asas praduga tak bersalah. Meskipun penghargaan ini tidak mempunyai kekuatan hukum, efek jera dari pemberitaan dan apresiasi baik atau buruk atas kunjungan yang menggunakan dana publik akan memberikan pembelajaran dan efek jera bagi pejabat yang menganggap sepele pertanggungjawaban publik atas tindakannya. Dalam kaitan dengan visi dan misinya, tampaknya MASSA Jepang mulai menunjukkan perannya sebagai elemen masyarakat intelektual yang menaruh perhatian pada permasalahan korupsi sistemik yang terjadi di tanah air. Setelah pemberian penghargaan ini, akan ada gagasan lain yang khas Jepang yang akan ditularkan dalam kaitannya dengan upaya penyelenggaraan negara yang bebas KKN dan tata pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah memperkenalkan konsep "administrative guideline" dalam proses administrasi pemerintahan di Jepang. Sebagai satu-satunya negara Asia yang mampu menjadi pemain utama dalam percaturan ekonomi global (G7), keberhasilan Jepang dalam mengelola negaranya patut dicermati . Dari perspektif pengelolaan pemerintahan, keberhasilan Jepang tersebut utamanya disebabkan adanya administrasi negara yang baik, proses rekruitmen aparatur yang baik sehingga hanya lulusan terbaik yang menjadi birokrat serta diberlakukannya sistem reward and punishment yang seimbang dalam proses pengelolaan pemerintahan. Dalam konteks inilah "administrative guideline" menjadi "tool" yang efektif dalam mengkoordinasikan kebijakan politik dan ekonomi tanpa mengurangi aspek pengawasan terhadap penyimpangan kebijakan dalam bentuk KKN. Tidak seperti yang terjadi di Indonesia, birokrasi malah menjadi sumber utama bagi ekonomi biaya tinggi. Meminjam guyonan orang Medan, birokrasi di Indonesia itu seperti kerak nasi yang gosong di periuk, sangat keras dan sulit untuk ditembus, tetapi mudah dikorek bila disiram air. Sulit bila lewat jalur normal, tetapi selalu ada jalan bila diberi pelicin. Sungguh sangat tidak profesional. Perlahan tapi pasti MASSA Jepang menunjukkkan perannya sebagai salah satu elemen kontrol sosial dalam proses demokrasi di Indonesia. Di masa mendatang, MASSA mempunyai potensi menjadi organisasi yang berpengaruh, karena secara filosofis MASSA "berkiblat" kepada Jepang dalam hal ide2 pemberantasan KKN. Maksudnya secara kultur, Indonesia mirip dengan Jepang sehingga pola pengelolaan negara dan pemberantasan KKN ala Jepang kemungkinan besar lebih cocok ketimbang ala Barat yang menekankan konsep tanggung jawab individual atas dasar hukum positif tanpa mempertimbangkan unsur kaidah hidup bermasyarakat Timur yang guyub. Untuk itu MASSA perlu melakukan kegiatan riset dan diskusi yang lebih intens tentang berbagai macam prinsip-prinsip hukum dan nilai budaya yang terkait dengan proses pengelolaan pemerintahan yang baik ala Jepang. Sebagaimana diketahui, saat ini konsep2 pemberantasan korupsi yang dianut oleh LSM di Indonesia kebanyakan berbasis kepada Barat mis. Transparency International. Bila MASSA bisa memberikan alternatif gagasan yang khas Jepang, maka ini akan menjadi bahan kajian yang menarik untuk diwacanakan dan berkompetisi dengan organisasi sejenis yang sudah mapan seperti ICW. Semoga! -------------------------------------------------------------
Niigata, 14 Agustus 2007 JFH/John F. Hutahayan
Koordinator Bidang Hukum dan Undang-Undang MASSA-J
Jakarta - Bagi pejabat pusat maupun daerah yang 'gemar' bepergian ke luar negeri
terutama ke Jepang mulai saat ini akan langsung diberikan penghargaan. Mereka
akan diberikan GANKO Award. GANKO Award ini disiapkan bagi para pejabat yang
masih nekad untuk pergi ke Jepang dengan dalih studi banding.
"Sebagai bentuk punishment dan memberikan efek jera, kami telah menyiapkan
GANKO Award bagi mereka yang nekad ke Jepang," kata Kadarsah,
Koordinator bidang Data dan Informasi Masyarakat Anti Korupsi dan
Peduli Bangsa di Jepang (MASSA-J) dalam keterangannya kepada detikcom,
Minggu (12/8/2007). GANKO, lanjut Kadarsah, merupakan kata yang diambil
dari bahasa Jepang yang artinya adalah keras kepala,tidak tahu malu,
dan tidak peduli dengan omongan orang. "Jadi bagi mereka yang tidak memiliki tujuan yang jelas atau tujuan yang
terkesan mengada-ada akan langsung mendapatkan penghargaan ini," jelasnya.
Agar seimbang, MASSA-J juga menyiapkan EIYU Award bagi pejabat yang benar-benar
melakukan studi banding di Jepang. EIYU dalam bahasa Jepang memiliki arti pahlawan.
"Namun hasil dari studi banding itu juga harus memuaskan," tutur Peneliti UNESCO
pada Tokyo Institute of Techology, Jepang itu. Kadarsah memaparkan, berdasarkan data yang dimiliki MASSA-J, hampir setiap bulan,
sekitar 2-3 rombongan pejabat datang ke Jepang dengan alasan studi banding. http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/08/tgl/12/time/063525/idnews/816050/idkanal/10 MASSA-J siap anugerahkan EIYU dan GANKO award
(Jumat,10/8/2007)
Menyikapi makin maraknya kunjungan kerja pejabat pusat/daerah dan anggota DPR/DPRD ke LN dengan dalih study banding namun tidak jelas hasil yang didapatkannya, MASSA-J [Masyarakat Anti Korupsi dan Peduli Bangsa di Jepang] telah menyiapkan award untuk mereka.
Dalam rapat koordinasi yang diadakan hari Jumat, 3/8/2007 di Tokyo, koordinator MASSA-J, Harus Laksana Guntur, mengatakan bahwa para pejabat publik atau anggota DPR/DPRD harus mempertimbangkan dengan cermat setiap rencana study banding ke LN yang menggunakan APBN/APBD. Jangan sampai study banding akhirnya hanya jadi ajang pelesir dan belanja barang bermerek di LN tanpa membawa hasil yang signifikan bagi perbaikan kondisi negeri kita.
Untuk itu, sebagai bentuk punishment dan memberikan efek jera, MASSA-J telah menyiapkan GANKO award bagi pejabat publik atau anggota DPR/DPRD yang nekad study banding ke Jepang tanpa disertai tujuan yang jelas atau tujuan yang terkesan mengada-ada dan mendapatkan resistensi dari masyarakat luas. GANKO diambil dari sebuah kata dalam bahasa jepang yang artinya adalah keras kepala/tidak tau malu/tidak peduli dengan omongan orang.
Agar seimbang, MASSA-J juga telah menyiapkan EIYU award bagi pejabat publik atau anggota DPR/DPRD yang study banding ke Jepang dengan tujuan yang jelas, tidak mengada-ada dan hasil memuaskan.
Menurut data yang dimiliki oleh MASSA-J, hampir tiap bulan sekitar 2-3 rombongan pejabat publik pusat/daerah atau anggota DPR/DPRD yang datang ke Jepang dengan tujuan study banding atau tujuan lainnya. Melihat tingginya frekuensi kunjungan pejabat ini ke Jepang, membuat kita merasa terpanggil untuk mengawasi dan menekan sebisa mungkin kunjungan yang mengada-ada.
Salam hormat
Kadarsah
Koordinator MASSA-J Bidang Data dan Informasi
Logo MASSA-J
Logo ini memiliki arti:
1.Tulisan masyarakat anti korupsi dan peduli bangsa berwarna putih menunjukan singkatan dari MASSA-J yang dilandasi oleh tekad yang luhur demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia
2.Fondasi berwarna hitam menunjukan ketegasan dalam mengambil sikap dan tindakan.
3.Lingkaran menunjukan tekad MASSA-J dalam mempersatukan berbagai elemen masyarakat Indonesia di Jepang khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
4.Tulisan MASSA-J berwarna merah menunjukan itikad dalam melaksanakan kegiatan yang dilandasi keberanian dengan tidak melupakan etika dan aturan hukum yang berlaku
5.Lingkaran berwarna merah mengandung arti bahwa ikatan persaudaraan dan rasa kebangsaan melandasi keterikatan MASSA-J
Dewan Etik : Edy Marwanta
Ubeidillah Badrun
Dewan Pakar :--
Koordinator Umum : Harus L.G.
Koordinator Data dan Informasi : Kadarsah
Koordinator Hukum dan Undang-undang : John F.Hutahayan Koordinator Pelayanan dan Kebijakan publik : Ardiansyah Michwan Penanggungjawab Ocha Parliament : Iqra Anugrah
| |
